MUTU PENDIDIKAN
Rendahnya mutu SDM Indonesia menjadi cermin rendahnya mutu pendidikan di Negara ini. Secara garis besar ada tiga penyebabnya, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional tidak konsisten.
2. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik.
3. Peran serta mayarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.
Ketiga hal di atas dapat terlihat secara jelas pada kenyataan yang sedang terjadi saat ini, seperti kurang meratanya kesempatan belajar, tidak adanya kesesuaian antara program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja, pengelolaan yang belum efisien, tenaga pendidik dan kependidikan yang belum profesional, biaya pendidikan yang terbatas, kenakalan remaja, birokrasi yang terlalu bertele-tele, adanya upeti yang tidak jelas, dan lain sebagainya.
Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, rendahnya mutu pendidikan disebabkan karena Indonesia belum mampu mengatasi tiga tantangan besar dunia pendidikan, yaitu krisis ekonomi, globalisasi, dan otonomi daerah. Seperti yang kita ketahui bersama, sampai saat ini Indonesia masih bergulat dengan krisis ekonomi yang menimpa Negara kita sejak 15 tahun terakhir, sehingga kemampuan pemerintah menganggarkan minimum 20% dari APBD untuk pendidikan belum terealisasi. Hal ini berdampak sangat luas terhadap dunia pendidikan di daerah, sehingga kemampuan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi sekolah sangat terbatas.
Selanjutnya, terkait dengan globalisasi, Indonesia sepertinya belum mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. hal ini dapat telihat dari 2 indikator sekaligus yaitu indikator makro seperti pencapaian HDI (Human Development Index) dan indikator mikro seperti kemampuan membaca dan menulis. Namun yang paling mengejutkan adalah HDR 2011, yang menunjukkan bahwa Perkembangan Pembangunan Indonesia mengalami kemrosotan secara drastis, yaitu berada di peringkat 124. Padahal HDR 2010 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-108. Dalam hal kemampuan membaca, anak-anak Indonesia berada di posisi terbawah untuk kawasan Asia Tenggara, menurut laporan Vincent Greanery dalam Literacy Standards in Indonesia.
Tabel Perkembangan Peringkat Human Development Indonesia
| Tahun | 1999 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07/08 | 09 | 10 | 11 |
| Peringkat HDI Indonesia | 105 | 109 | 102 | 110 | 112 | 111 | 110 | 106 | 107 | 111 | 108 | 124 |
Sumber: UNDP, HDR 1999-2011 diolah dalam http://id.wikipedia.org/wiki/
Melihat berbagai permasalahan di atas, ada beberapa solusi untuk mengatasi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.
1. Perlu adanya political will atau kemauan politik pemerintah Indonesia untuk bidang pendidikan. Hal ini adalah hal mendasar yang harus diperbaiki terlebih dahulu apabila kita ingin memperbaiki kuailtas pendidikan kita. Political will pemerintah dapat dimulai dengan mengalokasikan anggaran 20 % APBD untuk pendidikan. Dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945, secara jelas pemerintah mempunyai suatu kewajiban konstitusi untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, diperlukan juga konsistensi tinggi dari seluruh birokrat yang terlibat dalam jalur pendidikan
2. Setelah adanya political will dari pemerintah, maka pemerintah harus membuat kebijakan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan tersebut di antaranya:
· Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
· Meningkatkan kemampuan akademik, professional, pemerataan tenaga pendidik, dan kesejahteraan tenaga pendidik
· Melakukan pembaruan kurikulum
· Memberdayakan lembaga pendidikan dan meningkatkan partisipasi keluarga
· Melakukan pembaruan dan pemantapan sistem dikbud
· Penerapan birokrasi yang tidak bertele-tele
· Memberikan kewenangan kepada sekolah untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan
Pendidikan di SD tidak hanya mengajarkan kepada anak untuk menghafal dan menguasai materi yang disampaikan, akan tetapi lebih tepatnya sebagai wadah pembentukan karakter anak sebagai warga Negara yang diharapkan di masa mendatang. Untuk itu dalam menyampaikan materi guru harus menguasai pengelolaan kelas dan kreatif memilih model-model pembelajaran guna mendukung kelancaran pembelajaran di kelas. Pelaksanaan pendidikan di SD harus memperhatikan kebutuhan anak yang berusia 6-12 tahun. Anak dalam kelompok usia 7-11 tahun menurut Piaget (1963) barada dalam perkembangan kemampuan intektual konkrit operasional. Mereka memandang dunia dalam keseluruhan yang utuh dan menganggap tahun yang akan datang sabagai waktu yang masih jauh. Mereka hanya memahami keadaan sekarang ( konkrit) dan bukanlah masa depan yang masih abstrak.
Agar tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai maka diperlukan strategi yang memadukan setiap komponen pembelajaran secara integrated dan koheren. Penentuan model pembelajaran yang tepat menjadi pekerjaan utama para aktor pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Dalam era globalisasi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari tiga bahasan utama yaitu jasa atau layanan (service), kualitas (quality), dan kepuasan (satisfaction). Dunia pendidikan Indonesia yang sedang berjuang demi peningkatan kualitas. Menanggapi hal tersebut, berbagai institusi pendidikan mulai berbenah diri dan melakukan perubahan-perubahan demi meningkatnya kualitas institusinya.
Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas, salah satunya menggunakan model pengelolaan pendidikan berbasis industri, khususnya bagi institusi pendidikan swasta untuk mengatasi semakin ketatnya persaingan di bisnis pendidikan. Pengelolaan model ini menjabarkan adanya upaya pihak pengelola institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan manajemen perusahaan. Dasar dari manajemen ini adalah konsep total quality management yang secara filosofis menekankan pada pencarian secara konsisten terhadap perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Strategi yang dikembangkan adalah, institusi memosisikan dirinya sebagai institusi jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan (service) sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Kualitas pelayanan yang diberikan institusi sangat mempengaruhi penilaian yang diberikan pelanggan.
Tjiptono dan Chandra dalam bukunya yang berjudul ’Service, Quality & Satisfaction’ mengatakan bahwa kualitas pelayanan berkontribusi signifikan bagi penciptaan diferensiasi, positioning dan strategi bersaing bagi setiap organisasi, baik organisasi manufaktur maupun industri penyedia jasa, seperti industri pendidikan. Kualitas pelayanan pada akhirnya juga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara penyedia barang dan jasa dengan pelanggan, memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi penyedia jasa tersebut.
Dalam studi mengenai kualitas pelayanan, terdapat beberapa model yang digunakan untuk menjabarkan kualitas pelayanan. Model kualitas pelayanan yang paling populer dan hingga kini banyak dijadikan acuan dalam riset manajemen dan pemasaran jasa adalah model SERVQUAL (service quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam serangkaian penelitian mereka terhadap enam sektor jasa yaitu reparasi peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon interlokal, perbankan ritel, dan pialang sekuritas. Model SERVQUAL ini dikembangkan dengan maksud membantu para manajer dalam menganalisis sumber masalah kualitas dan memahami cara-cara memperbaiki kualitas pelayanan jasa.
Supranto dalam tinjauan (2006) Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan, Untuk Menaikkan Pangsa Pasar mengatakan pelanggan harus dipuaskan. Jika tidak, ia akan menjadi pelanggan pihak pesaingan. Makin banyak pelanggan meninggalkan perusahaan menjadi pesaingan, penjualan perusahaan akan menurun. Karena itu, diperlukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan, agar segera dilakukan koreksi/perbaikan.
Lebih lanjut, menurut Parasuraman dkk. terdapat lima kesenjangan yang terjadi dalam service quality. Kesenjangan yang pertama adalah kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen. Kesenjangan ini disebabkan karena ketidakcukupan komunikasi antara petugas di level front line service dengan manajemen. Kesenjangan yang kedua adalah kesenjangan antara persepsi manajemen dengan spesifikasi kualitas pelayanan di mata konsumen. Kesenjangan ini disebabkan karena tidak adanya penyampaian standarisasi yang jelas dari pihak manajemen kepada pihak konsumen dan juga karena tidak ada standarisasi tugas kepada pihak front line service. Kesenjangan yang ketiga adalah kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dengan kenyataan delivery service di tingkat front line service. Faktor-faktor kunci yang menjadi penyebab utama antara lain karena role ambiguity, yaitu kecenderungan yang menimpa front line service terhadap kondisi bimbang dalam memberikan pelayanan karena tidak adanya standarisasi tugas yang jelas dari pihak manajemen, kurangnya sistem kontrol dari manajemen, serta kurangnya teamwork. Kesenjangan yang keempat adalah kesenjangan antara kenyataan delivery service quality dengan komunikasi eksternal kepada pelanggan. Penyebab utama kesenjangan ini adalah ketidakpastian komunikasi horizontal antar bagian dalam institusi. Kesenjangan yang terakhir adalah kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi tentang pelayanan.
Mempelajari kesenjangan dan penyebab utama kesenjangan pada service quality, dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan utama yang menyebabkan kesenjangan service quality adalah kurangnya komunikasi, baik secara vertikal dari level manajemen ke level di bawahnya, maupun secara horizontal, dari bagian satu ke bagian lain dalam institusi. Miscommunication ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman karyawan akan tugas-tugasnya sehingga penyampaikan pelayanan kepada pihak konsumen tidak maksimal. Kurangnya komunikasi juga menyebabkan kurangnya kontrol dari pihak manajemen terhadap bawahannya sehingga karyawan tidak mengetahui bagian mana dalam pekerjaannya yang harus diperbaiki.
Untuk merumuskan suatu strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, perlu dikaji landasan teori yang tepat. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan adalah teori mengenai supervisi. Supervisi memiliki tiga tujuan utama yaitu peningkatan kualitas, pengembangan profesional, dan pemberian motivasi guru. Supervisi juga merupakan upaya yang efektif dalam mengusahakan peningkatan kualitas sekolah melalui peningkatan kemampuan guru dan stafnya untuk secara bersama-sama mengembangkan situasi pembelajaran yang kondusif. Situasi pembelajaran yang kondusif tercipta karena adanya peran komunikasi yang lebih efektif.
Seorang supervisor biasanya menitikberatkan kegiatannya pada pelaksanaan basic management skill seperti pengambilan keputusan, pendelegasian tugas, pengaturan komposisi departemen dan staf-stafnya, pengadaan pelatihan bagi karyawan baru, penilaian terhadap performance karyawan dengan tak lupa memberikan feedback terhadap karyawan tersebut, dan menjadi kepanjangan tangan manajer dalam menyampaikan kebijakan, peraturan, dan informasi-informasi yang penting bagi karyawan. Semua hal di atas mengarah kepada fungsi komunikasi yang efektif sehingga tujuan akhir dari pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh supervisor adalah peningkatan performance karyawan yang nantinya akan terlihat pada peningkatan kualitas institusi tersebut.
Untuk memberikan hasil yang optimal, supervisi memerlukan manajemen yang baik. Proses ini bisa dimulai dari perencanaan supervisi, pengorganisasian supervisi, pelaksanaan supervisi, dan evaluasi terhadap supervisi yang telah dilakukan. Dennis Lock dalam ´Handbook of Management’ juga menyarankan bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas yang mengarah pada pelayanan kepada pelanggan, dibutuhkan suatu gaya manajemen yang baru, yang lebih menitikberatkan pengembangan kemampuan dan pengetahuan karyawan dari setiap level, melalui proses komunikasi yang berimbang, pelatihan, dan supervisi yang konsisten. Kesemuanya itu bertujuan agar para karyawan memahami dengan jelas segala tujuan dan target-target perusahaan, yang nantinya mengarah kepada perbaikan terus-menerus. Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa proses komunikasi, pelatihan, dan supervisi yang dilakukan memerlukan disain manajemen yang baik agar mampu memotivasi karyawan untuk mendukung kualitas pelayanan.
BAHAN BACAAN
Sudradjat, Hari; Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK; Bandung : Cipta Lekas Grafika; 2005.
Usman, Husaini; Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan; Jakarta : Bumi Aksara; 2006.
Umiarso; Gojali, Imam; Manajemen Mutu Sekolah Di Era Otonomi Pendidikan; Jogjakarta : IRCiSoD; 2011.
Chandra, Gregorius; Tjiptono,Fandy; Service, Quality & Satisfaction Edisi 3; Jakarta: Andi; 2011.
http://tyaeducationjournals.blogspot.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar